Perjudian, terutama kasino, merupakan isu yang selalu menimbulkan perdebatan seru di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki sebagian besar penduduk Muslim, prinsip-prinsip religius amat mempengaruhi peraturan hukum mengenai perjudian. Pada dasarnya, Buku Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jelas eksplisit melarang segala bentuk aktivitas taruhan di Indonesia. Ini meliputi tidak hanya kasino darat, tetapi bahkan perjudian online. 

Meskipun demikian, catatan mencatat bahwa Indonesia pernah memiliki masa di mana kasino berjalan secara resmi serta memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah, khususnya di era Gubernur Ali Sadikin di Jakarta. Gagasan legalisasi kasino pun kerap muncul kembali, didukung oleh alasan potensi finansial besar yang bisa diperoleh.

Dalam era Gubernur Ali Sadikin, ibu kota dulu menjadi lokasi kasino yang diregulasi dan diawasi oleh pemerintah. Pusat judi pertama di Jakarta berada di Kawasan Petak Sembilan, Glodok, yang kemudian kemudian disusul dengan kasino di Ancol. Maksud legalisasi kala itu adalah untuk mengatasi kekurangan anggaran pembangunan kota. Tahun 1971, pemasukan Jakarta dari pajak judi bahkan mencapai Rp 2 miliar, seperempat dari jumlah keseluruhan pajak daerah. Dana ini digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur penting seperti jembatan, jalan, sekolah, dan rumah sakit. Namun, periode kejayaan kasino legal ini tak berlangsung panjang. 

Tahun 1974, otoritas sentral mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang secara mengharamkan semua bentuk perjudian di segenap Indonesia, mengakhiri kegiatan kasino-kasino yang sebelumnya sudah legal. Walaupun begitu, riwayat tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi dari sektor kasino bukanlah sesuatu yang sesuatu anyar di perdebatan di Indonesia.

Larangan perjudian di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip religius serta moral Pancasila, yang menganggapnya membahayakan penghidupan serta kehidupan masyarakat. Namun, kenyataannya di masyarakat menunjukkan bahwa perjudian masih marak berlangsung secara sembunyi-sembunyi, khususnya dalam bentuk judi daring yang sulit dikendalikan. Berdasarkan beberapa studi, perputaran uang akibat perjudian online di Indonesia menyentuh triliunan rupiah setiap tahun, dan sebagian besar malah berpindah ke luar negeri. 

Hal tersebut mendorong lagi wacana pelegalan kasino Judi Qiu Qiu, dengan argumen bahwa jika dikelola secara resmi resmi dan terkontrol ketat, pusat perjudian dapat menjadi sumber penghasilan negara yang signifikan signifikan, contohnya yang terbukti di negara-negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia. Para ahli ekonomi bahkan menyatakan bahwa kemungkinan pendapatan dari kasino dapat membantu melunaskan utang negara, terutama jika diarahkan untuk warga negara luar negeri (WNA) atau dibangun dalam kawasan ekonomi khusus (KEK).

Kendati demikian, gagasan pelegalan kasino tak terhindar dari tantangan dan keberatan serius. Sisi kemasyarakatan serta etika menjadi perhatian. Ketakutan terbesar adalah potensi peningkatan ketergantungan judi, melonjaknya tindak pidana, serta tercemarnya tatanan sosial. Ahli ekonomi Syariah dari IPB University, Dr. Khalifah Muhammad Ali, menggarisbawahi bahwa pelegalan kasino bukan hanya berpotensi dari segi ekonomi, melainkan juga sosial dan budaya, dan juga bisa merusak citra wisata halal Indonesia yang telah telah dikenal secara global. 

Pihak oposisi juga berpendapat menyatakan bahwa pemasukan negara seharusnya datang dari optimalisasi bidang produktif, bukan dari kegiatan yang dapat dapat menjebak masyarakat ke dalam kemiskinan serta problem sosial. Oleh karena, meskipun kemungkinan ekonomi kasino terlihat menjanjikan, otoritas negeri ini dihadapkan pada dilema antara mendapatkan keuntungan finansial serta menjaga nilai-nilai kemasyarakatan serta moral penduduk.